oleh : Oesman Ratmadja
PANTAS saja lingkungan hidup di DKI Jakarta tidak menyemburatkan semerbak wangi bunga. Tidak tahunya, Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah DKI Jakarta, telah mengubah areanya menjadi lingkungan pungli. Lingkungan, dimana setiap pemohon yang akan mengurus AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan) dan lain lain digerakkan atau didorong untuk berhubungan dengan konsultan yang secara resmi telah ditunjuk dan disahkan sebagai partner kerja oleh BPLHD DKI Jakarta.
Temuan yang baru baru ini diungkap oleh Ombudsman RI, menurut Budi Santoso, Kepala Penyelesaian Bidang Pelayanan dan Pengaduan Ombudsman RI, berhasil diidentifikasi setelah pihaknya yang mendapat informasi dari warga di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur, yang melaporkan adanya praktik pungli yang dilakukan oleh BPLHD DKI Jakarta, menurunkan tim Investigasi untuk menyelidiki dan mendapatkan bukti bukti adanya praktik pungutan liar, yang jumlahnya tidak tanggung tanggung, per tahun mencapai Rp 6 milyar
Dengan modus operandi mengarahkan semua urusan ke konsultan yang ditunjuk, mau tak mau, siapa saja yang berususan harus mengeluarkan biaya lebih, namun di balik itu tidak mendapat kesulitan untuk memiliki ijin terkait dengan lingkungan, meski yang kemudian sangat dirugikan tak lain adalah masyarakat, karena dengan sistem yang berujung terciptanya PUNGLI, kinerja konsultan tidak sampai ke tahap yang semestinya dilakukan. Karena tak mungkin dilaksanakan analisa yang komprehensip dan mendalam sehingga berbagai aspek yang memerlukan perizinan, sudah dinyatakan memenuhi syarat sehingga rekomendasi kelayakan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) serta analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) bagi para pelaku usaha, diberikan dengan mudah tanpa meski belum tentu kondisinya layak.
Buruknya kinerja BPLHD DKI Jakarta yang membangun Lingkungan Pungli di area kerjanya, mendapat perhatian khusus dari Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Menurut Gubernur yang akrab dipanggil Jokowi, pihaknya tak memiliki alasan untuk menutup nutupi adanya praktik pungutan liar di BPLHD DKI Jakarta.
Di hadapan wartawan, Jokowi menegaskan, kasus yang merebak ini segera ditindak lanjuti. “Praktik pungutan ya harus ditindak lanjuti, inspektorat mesti turun,” ungkap Jokowi, saat meninggalkan gedung DPRD DKI Jakarta, seusai rapat paripurna, Jum’at sore, 30 Agustus 2013.
Dalam kesempatan tersebut, mantan Walikota Solo yang namanya makin mencuat ke atas karena selalu unggul dari tokoh lain dalam berbagai survey untuk calon Presiden, mengakui, kalau pihaknya telah mendapat informasi terkait praktik illegal yang mencoreng nama baik pemda DKI Jakarta. Hanya, Jokowi tak mau menjelaskan nominal rupiah secara rinci, namun menjelaskan kasus itu tak menghentikannya untuk mewujudkan sistem birokrasi yang terbuka dan transparan.
“Kita perbaiki terus dengan membangun system. Pengawasan, semua online IT control . DKI kelola uang sebesar Rp 50 triliun dan tersebar di 57 ribu item. “
Jadi, kata Jokowi, Kegiatan kontrolnya seperti apa dan manajemen checkingnya seperti apa “ ujar Gubernur DKI yang berharap kasus serupa tak lagi berulang
Tapi, kok bisa yaa pak, lingkungan hidup dijadikan lingkungan pungli.
PANTAS saja lingkungan hidup di DKI Jakarta tidak menyemburatkan semerbak wangi bunga. Tidak tahunya, Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah DKI Jakarta, telah mengubah areanya menjadi lingkungan pungli. Lingkungan, dimana setiap pemohon yang akan mengurus AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan) dan lain lain digerakkan atau didorong untuk berhubungan dengan konsultan yang secara resmi telah ditunjuk dan disahkan sebagai partner kerja oleh BPLHD DKI Jakarta.
Temuan yang baru baru ini diungkap oleh Ombudsman RI, menurut Budi Santoso, Kepala Penyelesaian Bidang Pelayanan dan Pengaduan Ombudsman RI, berhasil diidentifikasi setelah pihaknya yang mendapat informasi dari warga di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur, yang melaporkan adanya praktik pungli yang dilakukan oleh BPLHD DKI Jakarta, menurunkan tim Investigasi untuk menyelidiki dan mendapatkan bukti bukti adanya praktik pungutan liar, yang jumlahnya tidak tanggung tanggung, per tahun mencapai Rp 6 milyar
Dengan modus operandi mengarahkan semua urusan ke konsultan yang ditunjuk, mau tak mau, siapa saja yang berususan harus mengeluarkan biaya lebih, namun di balik itu tidak mendapat kesulitan untuk memiliki ijin terkait dengan lingkungan, meski yang kemudian sangat dirugikan tak lain adalah masyarakat, karena dengan sistem yang berujung terciptanya PUNGLI, kinerja konsultan tidak sampai ke tahap yang semestinya dilakukan. Karena tak mungkin dilaksanakan analisa yang komprehensip dan mendalam sehingga berbagai aspek yang memerlukan perizinan, sudah dinyatakan memenuhi syarat sehingga rekomendasi kelayakan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) serta analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) bagi para pelaku usaha, diberikan dengan mudah tanpa meski belum tentu kondisinya layak.
Buruknya kinerja BPLHD DKI Jakarta yang membangun Lingkungan Pungli di area kerjanya, mendapat perhatian khusus dari Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Menurut Gubernur yang akrab dipanggil Jokowi, pihaknya tak memiliki alasan untuk menutup nutupi adanya praktik pungutan liar di BPLHD DKI Jakarta.
Di hadapan wartawan, Jokowi menegaskan, kasus yang merebak ini segera ditindak lanjuti. “Praktik pungutan ya harus ditindak lanjuti, inspektorat mesti turun,” ungkap Jokowi, saat meninggalkan gedung DPRD DKI Jakarta, seusai rapat paripurna, Jum’at sore, 30 Agustus 2013.
Dalam kesempatan tersebut, mantan Walikota Solo yang namanya makin mencuat ke atas karena selalu unggul dari tokoh lain dalam berbagai survey untuk calon Presiden, mengakui, kalau pihaknya telah mendapat informasi terkait praktik illegal yang mencoreng nama baik pemda DKI Jakarta. Hanya, Jokowi tak mau menjelaskan nominal rupiah secara rinci, namun menjelaskan kasus itu tak menghentikannya untuk mewujudkan sistem birokrasi yang terbuka dan transparan.
“Kita perbaiki terus dengan membangun system. Pengawasan, semua online IT control . DKI kelola uang sebesar Rp 50 triliun dan tersebar di 57 ribu item. “
Jadi, kata Jokowi, Kegiatan kontrolnya seperti apa dan manajemen checkingnya seperti apa “ ujar Gubernur DKI yang berharap kasus serupa tak lagi berulang
Tapi, kok bisa yaa pak, lingkungan hidup dijadikan lingkungan pungli.
0 Response to "DI LINGKUNGAN HIDUP BANYAK PUNGLI"
Posting Komentar